Archive for the Category » Resiko Pajak Dalam Bisnis «

Resiko Pajak Dalam Bisnis

Pelaku UKM sebaiknya sudah mulai sadar pajak, karena ketika bisnis sudah besar semakin besarlah hutang pajak yang menumpuk. Pajak dapat memeriksa 5 tahun ke belakang, sementara jika sudah lebih dari 5 tahun maka data pajak dapat kita singkirkan. Dengan melek pajak, UKM juga seharusnya memasukkan perhitungan pajak ini kedalam business plannya sehingga menjadi lebih realistis.

begitulah harapan pemerintah dengan menggalakkan program wirausaha untuk mencapai angka 2% paling lambat tahun 2030 nanti. Karena pengusaha diharapkan akan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dari pembayaran pajak. Tahukah kalian kenapa pajak demikian penting dalam membangun ekonomi negara? Karena APBN negara yg senilai hampir 500trilyun itu berasal dari pajak, maka yg bayar bajak boleh bangga akan kontribusinya.Semoga jerih payah para pengusaha untuk membayar pajak dengan tertib ini tidak dikecewakan dgn penyelewengan dana pajak oleh para koruptor yang nota bene adalah garong negara, penghisap darah rakyat.

Untuk UKM dengan penghasilan dibawah 600 juta maka akan terbebas dari kewajiban bayar PPN selama belum terdaftar sebagai pengusaha wajib pajak. Namun untuk PPh badan, para UKM tetap wajib membayarkannya dari nilai keuntungan bersih usahanya.
PPN berlaku hanya untuk usaha yang beromzet bruto diatas 600jt saja. Untuk usaha yang masih di bawah 600jt bisa bebas PPN namun tetap ada kewajiban bayar PPh25 ya. Karena pengusaha di kelas ini belum wajib mendaftar sebagai pengusaha kena pajak. Namun jika pengusaha menginginkan untuk memantapkan syarat administrasi kepesertaan tender maka pedaftaran tersebut tetap diperbolehkan dan pengusaha dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha kena Pajak). Ketika pengusaha UKM yg beromzet dibawah 600jt tadi sudah menjadi PKP maka berlaku kewajiban menyetorkan PPN ke negara.

PPN dikenakan terhadap semua transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak. PPH dikenakan terhadap obyeknya (transaksi jual beli) bukan subyek (pelaku transaksi). PPN terbagi menjadi 2 ya, pajak masukan (PPN yang dikenakan supplier ke kita) dan pajak keluaran (PPN yang kita kenakan ke pelanggan). Jadi PPN tetap berlaku pada setiap transaksi jual beli yang terjadi (obyek) tidak peduli apakah kita dalam bentuk Badan huku, PT atau CV atau bahkan perorangan. Walaupun harga beli kita ke supplier tidak tertera adanya PPN maka akan dianggap kantor pajak harga beli sudah termasuk PPN.

PPN terutang diberlakukan tarif 0% pada barang kena pajak yang di ekspor seperti hasil tambang murni seperi batu bara, kebutuhan pokok seperti beras, F&B dan emas
PPN tidak berlaku pada jasa seperti kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan penyiaran.
PPN tidak berlaku pada jasa seperyi angkutan umum, tenaga kerja, perhotelan, parkir, telfon umum, berhubungan dengan pemerintah. PPN juga dibebaskan untuk pembelian rusunami karena dapat subsidi dari pemerintah. Intangible asset seperti royalti, franchise, MLM itu obyek PPN loh. Walaupun dalam 1 perusahaan, maka pada saat penyerahan beda lokasi maka timbul PPN terutang. Contoh dari toko A ke toko B. Termasuk barang konsinyasi. Tarif PPN 10% kecuali untuk export cuman 0%.

Hati-hati ya memilih vendor, karena kalau vendornya tidak kenakan PPN ke kita karena tidak aware pajak. Maka PPN terutang akan dimintakan dari kita. Seharusnya ada solusi yg lebih bijak dr dirjen pajak dlm menangani solusi kekurangan data pajak. Jika PPN yang tidak dibayar oleh vendor /supplier kita ya jangan kita donk yang harus  membayarkan PPNnya. Hal ini kan sangat memberatkan pengusaha. PPN timbul pada saat faktur pajak diterbitkan. Di dalam tagihan akan selalu dilampirkan faktur pajak ya. Pajak tidak menganut asas pencatatan akunting yang sifatnya cash basis. Untuk PPN tetap akan dicatat sebagai pajak accrual.

Walaupun pembeli/pelanggan baru akan bayar 2-3 bulan lagi maka tetap kita harus bayarkan PPN nya pada saat kita terbitkan faktur dimana pada saat itu sudah terjadi serah terima pekerjaan/barang. Jika ada kebutuhan koreksi, maka SPT masa nya tetap bisa di koreksi. Faktur pajak harus dibuat untuk transaksi yang terkena PPN yah. Tapi bisa juga memakai faktur pajak sederhana seperti contohnya bon/struk dari toko.
Kalau kita belanja di acehardware/lotte mart misalnya, kita bisa meminta faktur pajak terpisah atas nama perusahaan & yang tertera NPWP kita. Nah, ini bisa jadi pengurang pajak kita. Namun jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka kita akan kelebihan bayar pajak dan kelebihan ini seharusnya bisa di restitusi. Cuman malasnya jika terjadi restitusi, malah akan terjadi pemeriksaan oleh kantor pajak ke perusahaan kita. Selain sangat merepotkan kita nantinya, yang sudah benar dianggap salah dan di salah2in sehingga malah akan membuang waktu kita saja.

Cara lain adalah dengan menyeimbangkan kelebihan pajak masukan tadi dengan pajak pembelian barang lainnya (kompensasi). Pelaporan PPN harus dilakukan setiap bulan berdasarkan transaksi yang terjadi/tagihan yang diterbitkan. Kategori usaha ada yang WABA (wajib bayar) dan ada yang WAPU (wajib pungut). Contoh WAPU itu seperti instansi pemerintah, perusahaan migas dan panas bumi. Untuk badan dunia seperti PPB, UNDP, dll itu ada pembebasan PPN dari badora.

PPN dibebaskan untuk beberapa usaha seperti perkapalan dan suku cadang, senjata amunisi, vaksin polio, buku pelajaran, kereta api, suku cadang TNI. Jual beli kebun jati juga kena PPN lho bukan hanya pajak jual beli tanah saja. Termasuk sewa menyewa tanah juga terkena PPN. Kontraktor bangunan bisa mengenakan PPN 10% terhadap jasanya. Jika tidak, maka PPN 4% juga akan dikenakan kepada pemilik terhadap pembangunan rumah. Sewa menyewa rumah untuk penginapan/indekost termasuk service chargenya akan terkena pajak daerah 10%. Jual beli kue, juga kena PPN. Restoran kena pajak restauran (walaupun bentuknya gerobak – klasifikasinya tetap resto) dan kena pajak resto loh

PPH23 atas dividen badan, bunga selain bank, royalti, hadiah (walaupun bukan berupa uang), penghargaan dan bonus akan terkena sebesar 15% pajak. Jika anak perusahaan membayar dividen ke holding yang memiliki saham lebih dari 25% di sister company tersebut, maka pajak 15% untuk dividen tidak berlaku. PPH23 itu dipotong dari penerima jasa lho ya bukan dari pemberi jasa (penjual). Tapi pemberi jasa harus melakukan pemotongan dan menerbitkan bukti pajaknya. PPH23 terhadap jasa dan pasive income dikenakan sebesar 2% di luar jasa yang sudah kena PPH21 alias tidak double pajak. Yaitu untuk usaha jasa, biasanya PPH23 akan dihitung dari manajemen fee saja. Makanya dalam membuat kontrak kerjasama dengan supplier harus ditegaskan pemotongan PPh23 yang akan kita potong dari tagihan mereka ke kita.  Pemotongan PPH23 dilakukan oleh pihak pembeli & bukti potong dikumpulkan, digunakan untuk pengurang pajak penghasilan badan setahun. Menurut pajak, jika bukti potong PPH23 tersebut tidak ada maka kita harus tetap bayar lagi.  Seharusnya pembeli/klien donk yg kena masalah karena seringkali kita kesulitan minta bukti potongnya loh padahalnya PPH23 nya betul2 sudah dipotong dari tagihan kita. Karena masih banyak pelanggan yang merasa berhak memotong PPh23 tapi tdk merasa punya kewajiban untuk memberikan bukti potongnya. Sementara dirjen pajak tidak peduli.

PPH badan (PPH25/29) untuk omzet dibawah 50 milyar, mendapat subsidi 50% dari tarifnya terhadap omzet senilai 4,8 milyar pertama. Pajak penghasilan badan setahun (PPH25/29), biasanya dihitung  dan dipotong sebesar 25% dari keuntungan bersih usaha. Jika PPH25 ternyata lebih kecil dari PPH23 maka ada kelebihan pajak yang sudah disetor oleh perusahaan kita. Kelebihan ini tidak bisa di restitusi tapi dapat ditabungkan untuk pelaporan pajak tahun berikutnya. Jadi saldo positif tersebut di geser ke tahun fiskal pajak berikutnya.

Terus terang, menurut pandangan saya pribadi skema hukum pajak sangat memberatkan pengusaha, ga heran banyak yang ngemplang pajak. Yg taat pajak aja dibuat takut terus.
Kelihatannya masih banyak celah dalam UU pajak yg bisa disiasati oleh pengusaha, uSebaliknya celah ini juga digunakan untuk menjebak pengusaha oleh para oknum pajak dan menyatakan bahwa pengusaha salah. Padahal pengusaha sudah  berusaha taat. Bahkan total pajak yang disetor kenegara itu bisa jauh diatas keuntungan bersih yang diterima oleh pengusaha. Namun sikap petugas pajak yang tidak simpati dan kadangkala mencari celah untuk keuntungan sendiri membuat kondisi bayar membayar pajak ini tidak kondusif yang akhirnya merugikan semua pihak. Intinya maju kena, eh mundur juga kena. Biarpun demikian, saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan sebelum pajak bersih dari para koruptor, maka pengusaha boleh tidak membayar pajak. Pendapat yang menurut saya hanya pendapat pengusaha yang berjiwa kerdil dan ingin mencari pemebenaran atas usahanya melakukan kecurangan terhadap negara atau sama aja dengan koruptor juga.

Orang bijak taat pajak. Petugas pijak, anyomi rakyat. Pengusaha bijak, negara kuat.

css.php